Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyelenggarakan konferensi pers terkait peluncuran Sistem Penyebaran Informasi Kebencanaan yang mencakup Disaster Prevention and Disaster System (DPIS) dan Early Warning System (EWS) TV Digital. Acara ini berlangsung di Media Center Kantor Kementerian Kominfo sebagai tindak lanjut dari peresmian DPIS dan EWS TV Digital pada 23 September 2024 di Bali.

Dalam kegiatan ini Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi didampingi oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Wayan Toni Supriyanto, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono, serta Direktur Peringatan Dini BNPB Afrial Rosya.

Dalam sambutannya, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menekankan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana di Indonesia, seperti gempa bumi Megathrust. Menurutnya, sistem ini dirancang untuk memastikan informasi bencana dapat tersampaikan dengan cepat dan akurat kepada masyarakat dan petugas lapangan, sehingga tindakan evakuasi dan mitigasi dampak dapat lebih efektif.

Informasi bencana yang disebarkan kepada masyarakat dibagi atas tingkat Awas, Siaga, dan Waspada, berdasarkan tingkat keparahan dari bencana yang terjadi sesuai dengan kesepakatan Kementerian, Lembaga, dan Daerah (K/L/D) penyedia informasi bencana. Tingkat Waspada merupakan tingkat peringatan paling rendah, diikuti dengan tingkat Siaga. Tingkat Awas merupakan tingkat peringatan yang paling tinggi sehingga masyarakat perlu evakuasi segera.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Wayan Toni Supriyanto, menyampaikan bahwa Kementerian Kominfo, melalui DJPPI, berperan dalam menghadapi potensi bencana di Indonesia dengan memfasilitasi infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran melalui program Siskomnas PMPB (Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana).

“Kami telah mengembangkan penyebaran informasi bencana, yang awalnya hanya melalui SMS Blast, kini diperluas melalui TV Digital dengan Early Warning System (EWS)," tegasnya.

Wayan Toni mengatakan sistem DPIS ini merupakan hasil kerja sama dengan Pemerintah Jepang melalui JICA dan telah diresmikan oleh Menteri Kominfo di Bali pada 23 September 2024. "Sistem ini sudah terintegrasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, dan kami akan terus memperluas kerja sama dengan pemerintah daerah serta TNI dan Polri," sambungnya.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan simulasi penyebaran informasi bencana melalui DPIS dan EWS TV Digital yang dijelaskan oleh Ketua Tim Infrastruktur Keperluan Khusus Pitalebar, Harapan Takaryawan. Simulasi yang disaksikan oleh para media, menampilkan bahwa informasi bencana yang dikirimkan oleh BMKG sebagai sumber informasi dapat ditampilkan secara realtime pada aplikasi DPIS maupun pada siaran TV Digital.

Kementerian Kominfo juga akan melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat, terkait pentingnya memasukkan Kode Pos yang sesuai dengan area tempat tinggal masyarakat pada Set Top Box (STB) yang digunakan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa peringatan dini bencana yang disampaikan melalui TV Digital dapat lebih tepat sasaran dan relevan dengan lokasi bencana yang terjadi.

Dengan peluncuran ini, DJPPI berharap sistem penyebaran informasi bencana dapat berjalan dengan baik dan membantu masyarakat dalam menghadapi situasi darurat dengan lebih cepat dan terkoordinasi.

Sumber: DJPP Kominfo