Jepang sedang mengkaji untuk menghapus batas pembelian bebas pajak senilai 500.000 yen (sekitar Rp 53 juta) bagi barang konsumsi seperti kosmetik, alkohol, makanan, dan obat-obatan, demi meningkatkan pengeluaran wisatawan asing.

Sebagai bagian dari usulan reformasi pajak untuk fiskal 2025, Japan Tourism Agency juga mengajukan penghapusan aturan pembungkusan dan penyegelan barang bebas pajak. Aturan ini sebelumnya diberlakukan untuk mencegah konsumsi atau penjualan kembali sebelum wisatawan meninggalkan Jepang.

Rencananya, sistem baru akan menggantikan mekanisme ini dengan pengembalian pajak setelah barang diverifikasi saat wisatawan meninggalkan Jepang. Detail lebih lanjut akan dimasukkan dalam rencana reformasi pajak 2025.

Batas harian bebas pajak sebesar 500.000 yen per toko dianggap terlalu rendah untuk memenuhi permintaan barang mewah seperti alkohol berkualitas tinggi dan kosmetik premium. Sebagai perbandingan, tidak ada batas serupa untuk barang tahan lama seperti elektronik atau pakaian.

Aturan pembungkusan barang bebas pajak juga menuai kritik dari wisatawan asing karena dinilai tidak ramah lingkungan akibat penggunaan plastik yang berlebihan. Penghapusan aturan ini juga akan meringankan beban operasional toko.

Selain itu, pajak keberangkatan sebesar 1.000 yen (sekitar Rp 106 ribu) per orang diperkirakan mencapai rekor tertinggi sebesar 47 miliar yen pada fiskal 2025, seiring meningkatnya kunjungan wisatawan.

Dengan reformasi ini, Jepang berharap menarik lebih banyak wisatawan berbelanja dan menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih nyaman dan berkelanjutan.

Sumber : kyodo