Keberadaan warga negara asing di Jepang menjadi topik pembahasan luas sepanjang tahun 2025, seiring jumlah mereka yang mencapai rekor tertinggi 3,9 juta orang pada Juni.

Dalam pemilihan Majelis Tinggi (Upper House) bulan Juli, seluruh partai politik memasukkan kebijakan terkait warga negara asing ke dalam manifesto mereka. Partai Sanseito, yang berkampanye dengan slogan “Japanese First”, meraih kemenangan signifikan.

Pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi saat ini tengah menyusun langkah-langkah imigrasi ad-hoc guna mewujudkan apa yang disebut sebagai “koeksistensi yang tertib dan harmonis” dengan warga asing yang tinggal di Jepang.

Di tengah meningkatnya tekanan untuk memperketat regulasi terhadap warga asing, Toshihiro Menju, profesor tamu di Kansai University of International Studies, menilai para pembuat kebijakan terlalu menekankan aspek ketertiban dibandingkan keharmonisan, sehingga gagal membantu proses integrasi para imigran.

Berbagai usulan regulasi—seperti kenaikan biaya visa, pembatasan pembelian properti, serta pengetatan pemeriksaan masuk kembali bagi mereka yang menunggak iuran asuransi dan biaya medis—jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan kebijakan yang bertujuan mendukung integrasi, seperti peningkatan pendidikan bahasa Jepang.

Jajak pendapat yang dilakukan NHK pada Desember menunjukkan 70 persen responden mendukung kebijakan keras pemerintahan Takaichi. Kekhawatiran mereka tampaknya dipicu oleh meningkatnya angka kejahatan belakangan ini. Menurut data Kementerian Kehakiman, jumlah kasus dan penangkapan terkait pelanggaran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang melibatkan warga negara asing memang meningkat sejak 2022.

Namun, Menju menegaskan bahwa jika dilihat dalam jangka panjang, data pemerintah juga menunjukkan bahwa sebagian besar warga asing adalah warga yang taat hukum.

Pada 2024, sekitar 13.000 warga negara asing ditangkap, angka ini merupakan penurunan 59 persen dibandingkan puncaknya pada 2005.

Di antara warga asing yang terdaftar dalam program asuransi kesehatan nasional, sebanyak 63 persen di sekitar 150 pemerintah daerah yang memiliki data telah membayar iuran mereka hingga Desember 2024. Sementara itu, 83 persen dari sekitar 2.900 rumah sakit yang menangani pasien asing melaporkan tidak adanya tunggakan pembayaran hingga September 2024.

“Mengatur populasi asing yang pada dasarnya sudah tertib, sambil mengabaikan kebijakan integrasi, adalah pendekatan yang sangat tidak seimbang,” kata Menju.

Menju, yang juga merupakan mantan direktur pelaksana Japan Center for International Exchange, menilai pemerintahan Takaichi seharusnya berinvestasi pada pendidikan bagi imigran dan anak-anak mereka, serta mendorong perusahaan untuk merekrut lebih banyak pekerja asing sebagai karyawan tetap.

“Jika tidak, semakin banyak orang akan terjebak dalam kondisi setengah-setengah—berpenghasilan rendah dan tidak mampu berbahasa Jepang. Ketika jumlah mereka bertambah, masyarakat pada akhirnya akan semakin terbelah antara warga lokal dan imigran,” ujarnya.

Jerman, misalnya, menyediakan kursus bahasa kejuruan secara gratis. Jepang—yang mencatat rekor 294.198 warga asing yang belajar bahasa Jepang per November 2024—dinilai dapat menerapkan kebijakan serupa dengan mensubsidi pendidikan bahasa Jepang bagi imigran dewasa dan anak-anak.

Namun, pada tahun fiskal 2024, sebanyak 38 persen pemerintah daerah di Jepang tidak menyelenggarakan kelas bahasa Jepang sama sekali, sehingga banyak warga asing tidak memiliki akses pembelajaran. Kementerian Pendidikan juga menemukan bahwa siswa SMA yang membutuhkan dukungan bahasa Jepang, hampir 90 persen di antaranya warga asing, memiliki tingkat putus sekolah sebesar 8 persen pada 2023, atau lebih dari 7 poin persentase di atas rata-rata nasional. Selain itu, 38 persen dari mereka kemudian menjadi pekerja paruh waktu, lebih dari 35 poin persentase di atas rata-rata nasional.

Survei Teikoku Databank pada Agustus menemukan bahwa kurang dari 25 persen perusahaan Jepang mempekerjakan warga negara asing. Secara terpisah, Tokyo Shoko Research melaporkan bahwa sekitar 80 persen perusahaan di Jepang tidak mempekerjakan pekerja asing sebagai karyawan tetap.

Warga asing jarang direkrut sebagai pegawai tetap atau dipromosikan ke posisi senior karena masih dipandang sebagai solusi sementara untuk kekurangan tenaga kerja jangka pendek—pandangan yang sudah ada sejak masa ekonomi gelembung Jepang.

“Masih ada anggapan bahwa masyarakat Jepang seharusnya berjalan hanya dengan orang Jepang. Saat ekonomi baik, kita mendatangkan orang asing. Saat memburuk, kita memulangkan mereka. Pola pikir ini telah meresap ke dalam perusahaan dan masyarakat umum,” kata Menju. “Jepang masih memandang orang asing sebagai tenaga kerja yang bisa dibuang.”

Padahal, warga negara asing kini sangat diperlukan untuk menopang angkatan kerja Jepang yang menua dan terus menyusut.

Sektor manufaktur dan layanan kesehatan Jepang sangat bergantung pada pekerja asing, hampir 25 persen di antaranya merupakan warga negara Vietnam.

“Penurunan populasi Jepang sangat parah. Negara ini seharusnya mengadopsi kebijakan imigrasi, membiarkan warga asing menetap dan anak-anak mereka menjadi orang Jepang. Itulah satu-satunya cara agar masyarakat dapat bertahan,” ujar Menju.

Meski jumlah warga asing terus meningkat, Jepang hingga kini masih mengandalkan kebijakan sementara (ad-hoc) alih-alih kebijakan imigrasi nasional yang komprehensif—sebuah sikap yang dipegang Partai Demokrat Liberal (LDP) sejak 2012, ketika partai tersebut kembali berkuasa setelah tiga tahun berada di luar pemerintahan.

Selama masa pemerintahan Partai Demokrat Jepang (DPJ), partai tersebut berjanji kepada Presiden Korea Selatan saat itu, Lee Myung-bak, untuk memberikan hak pilih kepada warga Korea etnis (Zainichi) di Jepang dan menyusun rancangan undang-undang terkait hal tersebut.

LDP mengecam usulan itu sebagai “undang-undang yang tercela.”

Era pemerintahan DPJ juga diwarnai sengketa wilayah atas Kepulauan Senkaku dengan China dan Takeshima dengan Korea Selatan, yang memicu ujaran kebencian dan memperburuk hubungan diplomatik.

Ketika LDP kembali berkuasa di bawah Shinzo Abe, partai tersebut menegaskan penolakannya terhadap penerapan kebijakan imigrasi—sebuah sikap yang dipertahankan oleh seluruh perdana menteri sejak saat itu.

Penolakan LDP untuk meninjau ulang kebijakan imigrasi telah membuat partai tersebut menjadi sangat kaku, sehingga pekerja asing terus diperlakukan sebagai penambal sementara, bukan sebagai solusi nyata atas kekurangan tenaga kerja di Jepang, tutup Menju.

Sumber;

https://www.japantimes.co.jp/