Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi berencana memperketat berbagai kebijakan terkait turis asing dan penduduk asing di Jepang. Ia menjanjikan kebijakan imigrasi yang lebih ketat selama pemilihan presiden Partai Demokrat Liberal, yang kemudian dimasukkan ke dalam kesepakatan koalisi dengan Partai Inovasi Jepang. Kesepakatan itu mencakup penyusunan “strategi populasi” pada akhir tahun fiskal 2026, termasuk target numerik penerimaan orang asing.

Takaichi telah memerintahkan kementerian terkait untuk menyiapkan revisi kebijakan yang memengaruhi warga asing pada Januari 2026, dengan harapan aturan tersebut akan menangani masalah seperti tunggakan iuran pensiun dan asuransi kesehatan, pelanggaran izin tinggal, pembelian lahan, dan pembalakan liar. Warga asing yang tidak membayar iuran asuransi dapat ditolak perpanjangan atau perubahan status izin tinggalnya.

Takaichi mengatakan publik merasakan “kecemasan dan ketidakadilan” atas “tindakan ilegal” yang dilakukan sebagian kecil orang asing, meski ia mengakui bahwa Jepang membutuhkan tenaga kerja asing di tengah kekurangan pekerja. Kimi Onoda, menteri yang bertanggung jawab atas “masyarakat koeksistensi harmonis dengan warga negara asing”, mengeluarkan pernyataan yang lebih tegas. Onoda berpendapat bahwa tindakan segelintir orang dapat “merusak reputasi yang lain,” sehingga penegakan hukum yang ketat diperlukan agar “pandangan diskriminatif tidak diarahkan kepada orang asing yang bekerja keras dan menaati aturan.” Ia juga mengatakan pemerintah akan “menciptakan situasi di mana orang asing yang melakukan hal buruk tidak lagi ada di Jepang.”

Hasil survei telepon Asahi Shimbun yang diterbitkan pada 17 November menunjukkan 66% responden melihat kebijakan imigrasi yang lebih ketat sebagai hal yang menjanjikan, sementara 24% menyatakan rasa khawatir. Sebanyak 56% mengatakan Jepang membutuhkan lebih sedikit pengunjung dan imigran, dibandingkan 26% yang mengatakan Jepang memerlukan lebih banyak.

Data ini seolah menunjukkan sentimen anti-imigran yang kuat. Namun, seberapa akurat survei tersebut mencerminkan keyakinan sebenarnya?

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa norma anti-prasangka sangat kuat di Amerika Utara dan Eropa Barat. Di negara-negara tersebut, orang kerap menyembunyikan sikap negatif terhadap imigran dan minoritas etnis karena mengungkapkannya dapat memicu sanksi sosial atau merusak reputasi. Dengan kata lain, norma sosial membuat orang cenderung berkata “lebih baik” daripada keyakinan sebenarnya.

Namun norma semacam itu tidak berlaku di semua tempat. Jepang menjadi kasus unik, di mana norma pro-prasangka justru mendominasi. Dengan jumlah imigran yang jauh lebih kecil — sekitar 3% — serta sedikit minoritas etnis dan kepercayaan luas akan homogenitas etnis, ekspektasi sosial mendorong masyarakat ke arah sebaliknya. Di Jepang, norma sosial justru bekerja melawan imigran.

Sebuah studi oleh peneliti dari Universitas Tokyo dan Universitas Osaka memberikan gambaran menarik. Penelitian tersebut membandingkan jawaban atas pertanyaan langsung — yang terpengaruh bias keinginan sosial — dengan eksperimen daftar (list experiment) yang memberikan anonimitas. Kelompok kontrol menerima pertanyaan netral, sementara kelompok perlakuan menerima pertanyaan tambahan tentang sikap terhadap imigran. Hasilnya: ketika jawaban dapat dilihat oleh peneliti, responden Jepang mengungkapkan lebih dari 20% sikap negatif terhadap imigran dibandingkan keyakinan mereka yang sebenarnya.

Dalam pertanyaan langsung, 59,2% responden mendukung pembatasan imigrasi. Namun dalam eksperimen daftar, hanya 32,6% yang mendukung. Pada pertanyaan langsung, 79,3% menolak warga Tiongkok dan 73,2% menolak warga Korea Selatan. Dalam eksperimen daftar, angka tersebut turun menjadi 54,3% dan 42,7%. Dalam kedua kasus, sentimen negatif terhadap warga Tiongkok tetap lebih tinggi. Studi ini juga menemukan bahwa responden berpendidikan tinggi tidak lebih kebal terhadap norma pro-prasangka.

Kesenjangan antara jawaban survei dan keyakinan sebenarnya dapat semakin melebar ketika pemerintah memperketat aturan bagi orang asing, ketika terjadi ketegangan diplomatik atau ekonomi, atau ketika retorika anti-imigran meningkat secara online. Contohnya adalah reaksi keras setelah pernyataan Takaichi pada 10 November di Diet, ketika ia menyatakan bahwa konflik di Selat Taiwan dapat menjadi “situasi yang mengancam kelangsungan hidup” di bawah undang-undang keamanan 2015, sehingga memungkinkan pengerahan pasukan bela diri secara kolektif. Pernyataan tersebut memicu protes keras dari Tiongkok dan diikuti serangkaian tindakan balasan seperti imbauan perjalanan, pembatalan penerbangan, perubahan kebijakan maskapai, hingga penghentian impor makanan laut Jepang. Ketegangan ini juga memicu lonjakan sentimen anti-Tiongkok di dunia maya Jepang.

Karena itu, meskipun laporan media terbaru menunjukkan sentimen anti-imigran yang kuat, angka-angka tersebut — yang berasal dari pertanyaan langsung, bukan eksperimen daftar — kemungkinan besar terinflasi. Survei media, terutama melalui telepon, membuat responden merasa harus menyesuaikan diri dengan norma pro-prasangka yang sudah lama ada dan cenderung melebih-lebihkan sikap negatif mereka. Ketegangan diplomatik yang meningkat dengan Tiongkok serta dorongan untuk memperketat aturan bagi warga asing semakin memperbesar inflasi tersebut.

Meskipun masyarakat Jepang mengakui bahwa negara membutuhkan imigran untuk menanggulangi penuaan penduduk, menurunnya angka kelahiran, dan kekurangan tenaga kerja, tekanan sosial mendorong mereka untuk mengekspresikan pandangan negatif di ruang publik. Dengan demikian, Jepang menghadapi paradoks: meskipun tantangan demografis dan ekonominya membutuhkan imigran, tekanan sosial membuat masyarakat hanya mengungkapkan dukungan yang ambigu.

Lebih luas lagi, situasi ini mengingatkan bahwa kita tidak boleh menerima hasil survei apa pun — termasuk tingkat dukungan kabinet atau partai politik — tanpa mempertimbangkan metodologi dan proses sampling di baliknya.

Sumber;

https://www.lowyinstitute.org/