Lebih dari dua minggu sejak memanasnya ketegangan antara China dan Jepang akibat pernyataan Perdana Menteri Sanae Takaichi yang menyebutkan bahwa Tokyo dapat melakukan intervensi militer jika terjadi krisis di Taiwan, kedua negara masih berada dalam posisi saling berseberangan — tanpa tanda-tanda bahwa perselisihan tersebut akan segera mereda.

Perbedaan sikap yang sangat mencolok terlihat jelas akhir pekan lalu, dengan beberapa pengamat menilai bahwa ketegangan kali ini berpotensi melampaui krisis tahun 2010, ketika kedua negara berselisih mengenai Kepulauan Senkaku yang dikelola Jepang namun juga diklaim oleh China.

Dalam KTT G20 di Johannesburg, jarak fisik antara Takaichi dan Perdana Menteri China Li Qiang tampak nyata — mereka berdiri terpisah oleh tiga pemimpin lain saat sesi foto kelompok.

Meskipun Beijing sebelumnya telah menolak rencana pertemuan apa pun, sejumlah pihak masih berharap akan adanya percakapan singkat yang bisa menjadi batu pijakan bagi dialog yang lebih serius.

Berbicara kepada wartawan setelah penutupan KTT G20 pada Minggu, Takaichi menyayangkan tidak adanya kesempatan untuk bertemu. Ia menegaskan kembali bahwa pemerintahannya tetap konsisten dalam kebijakan membangun hubungan yang “konstruktif dan stabil” dengan China.

“Justru karena masih ada isu-isu dan tantangan antara Jepang dan China, sangat penting untuk mengurangi titik-titik kekhawatiran dan meningkatkan saling pengertian serta kerja sama,” katanya. “Jepang tetap membuka pintu bagi berbagai bentuk dialog. Kami tidak pernah menutupnya.”

Namun, Takaichi juga kembali menekankan bahwa Jepang “harus dengan jelas menyampaikan posisi yang perlu ditegaskan.”

Pernyataan kontroversialnya di parlemen pada 7 November — di mana untuk pertama kalinya ia mengisyaratkan kemungkinan dukungan militer kepada Taiwan dalam situasi terburuk yang dapat mengancam keselamatan Jepang — ditolak oleh Beijing dan dianggap sebagai pelanggaran garis merah.

Tokyo tetap bersikeras bahwa jawabannya tersebut hanyalah respons atas pertanyaan hipotetis dan tidak menandakan perubahan kebijakan.

China Mengeras, Menuntut Jepang Menarik Ucapan

Sikap Takaichi berbanding terbalik dengan respons keras dari Beijing.

Dalam konferensi pers reguler pada Senin, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menyatakan bahwa Jepang harus “menarik kembali pernyataan keliru terkait Taiwan” dan menunjukkan “ketulusan” melalui tindakan nyata jika ingin berdialog.

Sehari sebelumnya, Menteri Luar Negeri China Wang Yi — pejabat tertinggi yang menanggapi polemik ini — mengecam Takaichi dan meminta tekanan lebih besar terhadap Jepang.

“Pernyataan seorang pemimpin Jepang yang mengisyaratkan intervensi militer dalam isu Taiwan sungguh mengejutkan,” kata Wang. Ia memperingatkan bahwa Taiwan merupakan “garis merah yang tidak boleh disentuh.”

China juga mulai menekan Jepang secara ekonomi, termasuk peringatan perjalanan bagi warganya, pembatasan pelajar, hingga dugaan penghentian persetujuan film Jepang. Beijing juga memperketat kembali larangan impor produk laut Jepang yang pernah diberlakukan terkait pelepasan air olahan dari PLTN Fukushima pada 2023.

Beberapa pihak khawatir bahwa China bisa kembali menahan ekspor mineral rare earth — seperti yang pernah terjadi pada 2010 — meski para ahli menilai langkah itu terlalu berisiko bagi hubungan Beijing dengan AS dan mitra dagang lainnya.

Pada Jumat, Beijing membawa isu ini ke PBB, menyatakan bahwa mereka akan mempertahankan diri jika Jepang “berani campur tangan secara militer di Selat Taiwan.” Kementerian Luar Negeri Jepang menyebut pernyataan itu “tidak sesuai” dengan putusan-putusan terdahulu PBB.

Wang Yi juga menegaskan dukungan dari tiga negara Asia Tengah yang ia temui, sembari menuntut Jepang “merefleksikan kesalahan dan memperbaikinya.”

Opini Publik Jepang Masih Mendukung Takaichi

Takaichi — yang dikenal memiliki pandangan keras terhadap China — masih menikmati masa bulan madu politik. Survei Yomiuri Shimbun menunjukkan tingkat dukungan terhadap kabinetnya berada di angka 72%. Sebanyak 56% responden menyetujui sikapnya terhadap China.

Survei lain oleh Sankei Shimbun dan Fuji News Network menunjukkan 61% responden menilai pernyataannya mengenai skenario darurat Taiwan sebagai “tepat” atau “cukup tepat.”

Peningkatan Militer Jepang di Dekat Taiwan

Ketegangan ini juga terjadi di tengah kunjungan pertama Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi ke pulau-pulau terpencil di Jepang bagian barat daya.

Saat mengunjungi pangkalan Pasukan Bela Diri di Pulau Yonaguni — hanya 110 km dari Taiwan — Koizumi mengatakan bahwa rencana penempatan misil terus berjalan.

“Penempatan ini dapat menurunkan kemungkinan serangan bersenjata terhadap Jepang. Pandangan bahwa hal ini justru meningkatkan ketegangan regional adalah keliru,” ujarnya.

Jepang berencana menempatkan rudal Type-03 yang mampu menargetkan pesawat tempur, helikopter, dan rudal balistik. Langkah ini merupakan bagian dari penguatan pertahanan di kepulauan Nansei, di tengah kekhawatiran bahwa China dapat bergerak terhadap Taiwan dalam beberapa tahun ke depan.

Sumber;

https://www.japantimes.co.jp/