Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah mencatat sebanyak 118 kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah sepanjang tahun 2025. Dari jumlah tersebut, kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) masih menjadi yang paling menonjol.

Kepala Disnakertrans Jateng Ahmad Aziz mengungkapkan, selain TPPO, berbagai permasalahan lain yang menimpa PMI meliputi meninggal dunia, sakit, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga overstay atau melewati batas izin tinggal.

“Totalnya ada 118 kasus. Meninggal bisa karena sakit atau kecelakaan kerja, PHK bisa karena kontrak habis baik di sektor formal maupun informal. Ada juga kasus kabur karena ditahan atau ingin pindah tempat kerja,” ujar Aziz saat dikonfirmasi, Selasa (20/1/2026).

Berdasarkan data Disnakertrans, rincian kasus tersebut terdiri dari 26 PMI meninggal dunia, 15 sakit, 10 PHK, satu gaji tidak dibayar, satu kabur, 19 TPPO, 36 overstay, tiga kecelakaan kerja, dua gagal berangkat, satu kecelakaan lalu lintas, serta satu kasus penganiayaan.

Aziz menjelaskan, kasus gagal berangkat umumnya disebabkan oleh faktor kesehatan maupun kendala lainnya yang tidak memenuhi persyaratan keberangkatan.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa TPPO kerap bermula dari tawaran kerja ilegal dengan iming-iming gaji tinggi di luar negeri. Para korban umumnya diberangkatkan tanpa prosedur resmi dan hanya menggunakan visa kunjungan atau wisata, bukan visa kerja.

“Ini yang menyulitkan pemerintah karena tidak tercatat secara resmi. Pelaku TPPO juga mudah memindahkan korban dari satu tempat ke tempat lain tanpa sepengetahuan negara,” jelasnya.

Kasus TPPO ke negara-negara Eropa disebut menjadi perhatian khusus. Disnakertrans Jateng bersama sejumlah negara seperti Spanyol, Polandia, dan Yunani menangani puluhan PMI yang terindikasi menjadi korban.

“Dari sekitar 50 orang, hanya 19 yang bersedia dipulangkan. Sisanya memilih bertahan,” ungkap Aziz.

Meski demikian, pemerintah tidak memaksa PMI yang memilih tetap tinggal di luar negeri selama kondisinya aman. “Kalau tidak mau dipulangkan, ya tidak bisa dipaksa. Yang penting kondisinya terpantau dan aman,” katanya.

Terkait kasus PMI asal Temanggung bernama Seni yang sempat dilaporkan hilang di Malaysia, Aziz menyebut yang bersangkutan masih berada di sana karena berstatus sebagai saksi kunci dalam perkara penganiayaan oleh majikannya.

“Selama proses pengadilan belum selesai, dia belum bisa pulang. Tapi kondisinya dipastikan aman dan mendapat perlindungan dari KBRI,” ujarnya.

Selain itu, tiga PMI sektor domestik korban kebakaran di Hongkong pada akhir 2025 telah dipulangkan ke Tanah Air dan memperoleh santunan dari pemerintah.

Disnakertrans Jateng juga menyoroti maraknya TPPO ke negara-negara yang tidak memiliki perjanjian kerja sama atau memorandum of understanding (MoU) dengan Indonesia, seperti Kamboja, Myanmar, Laos, dan Thailand.

“Kalau ke negara yang tidak punya MoU, seperti Kamboja, itu sudah pasti ilegal. Jadi kuncinya ada pada kerja sama antarnegara,” tegas Aziz.

Sebagai langkah pencegahan, Disnakertrans Jateng telah melakukan sosialisasi hingga tingkat desa serta mewajibkan calon PMI mengantongi izin resmi dari kepala desa. Masyarakat juga diimbau untuk mengecek legalitas perusahaan penyalur melalui dinas tenaga kerja setempat.

“Kalau ada yang menawarkan gaji tidak masuk akal, iming-iming terlalu tinggi, harusnya masyarakat sudah waspada. Contohnya ke Kamboja dijanjikan gaji Rp 30 juta, itu patut dicurigai,” pungkasnya.

Sumber;

https://indoraya.news/